[KBR|Warita Desa] Jakarta | Pengusaha yang tergabung dalam Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) menyambut baik kebijakan baru Kementerian Ketenagakerjaan, terkait penyesuaian upah buruh pada industri padat karya di masa pandemi covid-19.

Ketua HIPPI DKI Jakarta, Sarman Simanjorang menyebut, industri padat karya memang termasuk yang paling terpukul. Pasalnya, pangsa pasar industri ini kebanyakan untuk ekspor, yang tengah merosot selama pandemi.

Adanya dasar hukum dari Kementerian Ketenagakerjaan ini, upah buruh di industri padat karya ini mendapatkan kepastian.

"Tentu ini menjadi pasti dengan serikat pekerja maupun pekerjanya bisa negoisiasi, bisa duduk bersama bagaimana agar win-win solution. Artinya, biarlah perusahaan di kondisi ini bisa bertahan tapi karyawannya juga dengan adanya penurunan sementara gaji mereka, bisa tetap mendapat pekerjaan," kata Sarman kepada KBR, ketika dihubungi di Jakarta, Kamis (18/2/20).

Saat ditanya terkait kekhawatiran adanya perusahaan 'nakal', yang dapat memanfaatkan kebijakan Kementerian Ketenagakerjaan ini, Sarman menepis hal itu.

"Sebab, dalam aturan ini industri-industri yang disasar memang yang terdampak Covid-19," jelasnya.

Sarman meyakini, pekerja juga bakal menolak keras penyesuaian upah, jika ada perusahaan yang untung, namun meminta untuk menurunkan gaji pekerjanya.

Ia menambahkan, pengusaha saat ini menanti pemerintah mengeluarkan dan memperluas kebijakan stimulus dan bantuan bagi pengusaha di tengah pandemi Covid19.

Sebelumnya, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengupahan pada Industri Padat Karya Tertentu dalam Masa Pandemi Covid-19.

Pada aturan ini, pengusaha industri padat karya yang terdampak pandemi bisa melakukan penyesuaian upah buruh.

Oleh : Astri Septiani
Editor: Kurniati Syahdan